PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering menanggapi tentang permasalahan yang rentan dialami masyarakat yakni konflik lahan perusahaan dapat diselesaikan dengan kepala yang dingin untuk menemukan jalan tengah yang menguntungkan antara kedua belah pihak, Senin 22 April 2024.
“Dengan adanya kemitraan plasmanya, pembebasan lahan, dan aspek lainnya yang sesuai dengan aturan dapat menjadi kunci sukses dalam mengatasi masalah konflik lahan yang disebabkan oleh keserakahan pihak investor,” tuturnya.
Dengan memutuskan sebuah aturan tanpa melakukan musyawarah mufakat terkadang tidak dapat diterima dengan mulus namun dengan adanya dengar pendapat antara masyarakat dan perusahaan pemerintah bisa menjadi alternatif pengambilan keputusan dengan baik.
“Penekanan pada pengejaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari perkebunan tanpa menangani konflik lahan yang ada adalah masalah serius. Meskipun DBH penting untuk pendapatan daerah, masalah konflik lahan dan agraria perlu mendapatkan perhatian yang sama pentingnya dari pemerintah provinsi,” katanya.
Melihat situasi dan kondisi antara masyarakat dan perusahaan sampai saat ini dinilai masih banyak yang perlu di selesaikan dengan cepat agar tidak menimbulkan kerugian baik dari perusahaan maupun masyarakat.
“Ya, masalah plasma, pembanting lahan, dan penyerobotan lahan merupakan persoalan yang serius dan berpotensi menjadi bom waktu jika tidak ditangani dengan serius,” tutupnya.
(Redha)
