JAKARTA— Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mempertanyakan kebijakan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) terkait kerja sama percepatan transformasi digital dengan negara Prancis.
Kerja sama transformasi digital di Indonesia, mencakup pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), Improvement on Television Transmitting Stations (ITTS) dan proyek Satelit Satria.
“Kami akan menayakan Kominfo apa yang melatarbelakangi kerjasama ini, karena bagaimana pun juga pusat data merupakan infrastruktur startegis,” tutur Aryani di Gedung Nusantara Parlemen Senayan, Selasa, (4/8/2020).
Selain itu, politikus Golkar mempertanyakan pemerintah yang memberikan izin atau menerima bantuan dari Pemerintah Prancis dalam pembangunan Data Center Pemerintah Indonesia.
“Apakah kita tidak cukup kemampuan secara finansial untuk mengoperasikan atau mendirikan data tersebut. Lalu ada hal-hal lain yang diatur dalam kerjasama ini. Tentunya ini yang menjadi perhatian kami di komisi I DPR,” pungkas Christina Aryani.
Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta yang mengingatkan pemerintah bahwa kerja sama transformasi itu diduga kuat ada motif tertentu.
“Jadi ada istilah tidak ada makan siang gratis. Kita ini tidak ada makan siang gratis. Pasti ada maunya, sebetulnya apa dalam kerja sama ini,” tandas Sukamta.
(dis/beritasampit.co.id)
