JAKARTA— Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan acara Seminar Nasional dengan tema ‘Penegakkan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah’ di Gedung Nusantara IV, Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).
Seminar Nasional yang dihadiri oleh Perwakilan Gubernur se-Indonesia, Ketua DPRD se-Indonesia dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) se-Indonesia itu bertujuan untuk memahami upaya pencegahan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme pada pemerintahan daerah setempat.
Di hadapan perwakilan kepada daerah seluruh Indonesia, Ketua KPK RI, Komjen Pol Firli Bahuri membeberkan strategi nasional pemberantasan korupsi yakni dengan melakukan tindakan pencegahan.
Karena, menurut Firli, tidak ada pemberantasan korupsi yang berhasil tanpa diikuti dengan upaya pencegahan.
“Tentu strategi ini kita akan kembangkan terus,” tegas Firli.
Firli dalam hal ini lebih menitikberatkan program-program yang bertujuan agar korupsi tidak terjadi. Untuk mewujudkannya yakni perbaikan sistem sebagai salah satu hal yang urgen untuk diterapkan oleh komisi antirasuah yang bermarkas di bilangan Rasuna Said, Jakarta Selatan itu.
Jenderal bintang tiga itu pun selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak di daerah seluruh Indonesia. Karena sesungguhnya, arti pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan dan pemberantasan yang meliputi monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemberkasan di peradilan.
“Kalau kita lihat dari makna pemberantasan korupsi, maka tidak terlepas dari tanggung jawab bersama untuk kita sama-sama berantas korupsi d Indonesia. Jadi urusan pemberantasan korupsi bukan hanya KPK, Polri, dan Kejaksaan, bukan, urusan korupsi adalah urusan kita semua,” pungkas Komjen Pol Firli Bahuri.
(dis/beritasampit.co.id)
