SAMPIT – Menyikapi polemik yang berkembang terkait kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer, jajaran Komisi I DPRD Kotim segera bertolak ke Jakarta tepatnya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) dalam waktu dekat ini.
Ketua Komisi I DPRD Kotim Agus Seruyantara dibicangi awak media Kamis 06 Februari 2020 tadi siang menjelaskan langkah komisi I ini merupakan langkah untuk mencari solusi bagi tenaga honorer yang terutama untuk Kotim yang memang sangat diperlukan untuk membantu jalannnya roda pemerintahan di daerah.
“Oleh sebab itu kami bersama jajaran di Komisi I akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Kemenpan RB di Jakarta, dan saat ini kami sedang menyusun jadwal agenda kesana, yang pasti dalam waktu dekat ini,” ujarnya tadi siang.
Bahkan menurut Legislator PDI Perjuangan ini, berdasarkan apa yang pihaknya terima mengenai keputusan pusat tersebut ada beberapa poin yang nantinya akan dikonsultasikan diantaranya berkaitan dengan tenaga honorer di Kelembagaan dan lainnya.
“Karena kita disini menggunakan APBD tentunya kami rasa tidak ada masalah jika mempertahankan honorer ini, namun yang menjadi keputusan pusat itu berkaitan dengan APBN, tetapi nantinya akan kita sampai kan ke publik setelah kami datang dari Kemenpan terkait hasil konsultasi kami tersebut,” tukasnya.
Diketahui sebelumnya pasca munculnya kebijakan pusat berkaitan dengan pengurangan tenaga honorer ini banyak masyarakat Kotim yang cemas khususnya warga yang bekerja sebagai tenaga honorer baik guru dan tenaga kesehatan.
Bahkan dengan adanya hal ini Komisi III DPRD Kotim sebelumnya menilai akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan tidak berjalan maksimalnya roda pemerintahan di daerah apabila tenaga honor di daerah di pangkas atau di hapus.
(Drm/beritasampit.co.id)
