JAKARTA— Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKB Jazilul Fawaid menegaskan bahwa partainya tetap akan mengikuti saran dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) yang menginginkan agar presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), ketimbang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung.
Jazilul menyampaikan hal itu dalam diskusi Empat Pilar MPR, ‘Urgensi Amendemen Konstitusi’ yang digelar di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, (11/12/2019).
“Posisi PKB 2019 kami terima saran dari PBNU untuk evaluasi pilpres,” tegas Jazilul.
Menurut Jazilul, pemilihan presiden secara langsung juga menelan biaya yang terlalu tinggi.
“Muncul penistaan agama dan SARA, semua itu dimulai dari pemilihan langsung itu. Jadi kami akan fokus pilpres dipilih MPR demi kemaslahat bangsa,” imbuh Jazilul.
Jazilul pun menghormati perjalanan reformasi dimana pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat.
“Reformasi kita hormati sebagai bagian dari sejarah yang inginkan perubahan Indonesia,” ungkapnya.
Namun, politikus daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur X yang meliputi wilayah Gresik dan Lamongan itu bilang MPR RI yang merekomendasikan Amendemen terbatas melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga akan menjadi sejarah pasca 21 tahun reformasi.
“MPR RI periode 2019-2024 kembali akan merefleksikan reformasi melalui amandemen UUD 1945, agar bangsa ini lebih baik lagi kedepannya. Kita bikin reformasi jilid II. Reformasi damai,” pungkas Jazilul Fawaid.
(dis/beritasampit.co.id)
