Editor : Maulana Kawit
SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan diskusi, untuk membahas persoalan ketahanan pangan dan upaya pemecahannya di berbagai wilayah di kabupaten tersebut.
Diskusi tersebut dilakukan pada pertemuan Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan, tingkat kabupaten Kotim, yang dilaksanakan di Aula Kantor Bappeda, Rabu (4/12/2019).
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Agus Suryo Wahyudi, atas nama Bupati Kotim, acara tersebut menyampaikan, meskipun secara keseluruhan produksi bahan pangan, khususnya beras di daerah ini dinyatakan cukup, akan tetapi tidak serta merta menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah.
Hal ini Disebabkan beberapa daerah masih mengalami waspada dan mendatangkan dari luar. Sementara itu sebagian daerah juga masih dihadapkan pada kondisi sarana dan prasarana transportasi yang terbatas, sehingga alur bahan pangan tidak begitu lancar dan memerlukan biaya yang relatif mahal.
Masalah lain yang masih menjadi persoalan kita di bidang pangan adalah menyangkut aspek konsumsi. Menurut dia, sampai saat ini konsumsi sebagian masyarakat kita masih didominasi oleh beras, sementara konsumsi bahan pangan lainnya seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, pangan hewani maupun sayur mayur dan buah-buahan di bawah anjuran. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan baik ditinjau dari sisi kesehatan maupun upaya kemandirian pangan.
“Dari sisi kesehatan, pola konsumsi yang baik adalah pola konsumsi yang dapat memberikan asupan gizi yang cukup, yang dapat meningkatkan kesehatan sekaligus kemampuan inteligensia, khususnya bagi balita. Mengingat masing-masing pangan memiliki kandungan gizi yang berbeda, maka semakin beragam pangan yang kita konsumsi maka akan semakin lengkap pula zat gizi yang kita butuhkan dapat terpenuhi,” bebernya.
Bupati Kotim menegaskan, perlu dilakukan upaya yang terarah dalam mewujudkan target capaian pembangunan ketahanan pangan dan meningkatnya diversifikasi pangan, serta terpengaruhinya gizi yang ditandai semakin meningkatnya skor pola pangan harapan (PPH) dari tahun ke tahun dan tidak adanya daerah rawan pangan.
“Kemampuan kita sebagai aparatur pemerintah sangat dituntut untuk selalu peka terhadap segala kondisi yang terjadi. Pembangunan ketahanan pangan harus ditanganani secara terintegrasi dan saling bersinergi antar sektor/subsektor,” tegasnya.
Pada saat ini saja banyak masalah yang dihadapi petani untuk dapat meningkatkan produksinya, seperti terbatasnya luas lahan yang dikelola, rendahnya produksivitas karena rendahnya penerapan teknologi, adanya keluhan petani terhadap kelangkaan pupuk di lapangan, lemahnya aksesibilitas pada sumber-sumber modal, masih cukup tingginya kerusakan tanaman, perubahan iklim yang ekstrim dan sebagainya. Yang sudah tentu akan mendorong ketidakstabilan harga termasuk bahan pangan.
“Berbagai persoalan tersebut menyebabkan kita semakin khawatir akan terjadinya masyarakat yang mengalami rawan pangan seperti gizi kurang dan gizi buruk,” imbuhnya.
Bupati Kotim, melalui staf ahli Agus Suryo Wahyudi, mengimbau instasi terkait untuk bersama-sama berupaya memecahkan berbagai persoalan tersebut dengan melakukan langkah-langkah, diantaranya memantapkan ketersediaan pangan untuk menuju kemandirian pangan, mendorong petani untuk meningkatkan produksi pangan, serta secara konsisten berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, mengembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security Vulnerability Atlas-FSVA).
Selanjutnya, melakukan intervensi terhadap adanya kasus-kasus gizi buruk dan kurang gizi secara cepat dan tepat agar tidak memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang.
Kemudian, dalam rangka menyambut perayaan hari besar keagamaan, seperti bulan puasa, hari raya Idul fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru, dimana biasanya akan terjadi peningkatan permintaan beberapa bahan pangan, sehingga harganya juga meningkat, perlu dilakukan pranogsa kebutuhan HBKN dan langkah antisipasi seperti pemantauan harga dan inspeksi pasar, pemantauan aliran bahan pangan, operasi pasar, bazar dan lain sebagainya.
“Kepada seluruh instansi terkait di tingkat kabupaten, saya harapkan agar berbagai kegiatan dan penanganan masalah berkaitan dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan ini dapat dilaksanakan secara konsisten,” pungkasnya.
(jun/beritasampit.co.id)
