Editor : Maulana Kawit
SAMPIT – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotim M Abadi yang juga merupakan anggota komisi berharap kebijakan yang jelas untuk pembangunan proyek multiyears pasar Expo yang hingga saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat Kotim.
“Kenapa saya katakan harus ada kejelasan, berkaitan masalah dokumen administrasi untuk dasar hukum proyek tersebut, karena gambaran penyebab kejanggalan ini kami lihat sebenarnya berada pada 2 dokumen administrasi yang pertama pada tahun 2017 berkaitan dengan surat nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dan kegiatan pembangunan tahun jamak (multiyears) yang ditandatangani oleh Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kotim,” ungkapnya Jumat (29/11/2019).
Bahkan menurutnya dibagian kedua tepatnya pada tahun 2018 lalu sudah dibuatkan kembali surat kesepakatan hasil pembahasan komisi II DPRD Kotim dan SOPD terkait.
Di tahun itu sepakat untuk tidak melanjutkan pembangunan proyek Pasar Expo tersebut. Dia menilai dari situlah awal mula terjadinya polemik proyek expo tersebut yang seharusnya pada saat itu ada ketegasan dan kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dan DPRD Kotim.
Terutama berkaitan dengan nota kesepakatan bersama yang di buat tahun 2017 untuk melaksanakan pembangunan, sehingga tidak melahirkan kembali pada 2018 lahir surat kesepakatan untuk tidak melanjutkan pembangun tersebut.
“Apabila dilanjutkan maka perlu pembatalan surat yang di buat pada tahun 2017, kalaupun memang ingin dilanjutkan pembangunnya maka harus dibatalkan juga surat kesepakatan pada tahun 2018 tersebut agar ada kepastian hukum atas pelaksanaan kegiatan,” urainya.
Dia juga menyampaikan dengan terjadinya polemik hingga saat ini harusnya kebijakan dan keseriusan pihak-pihak terkait dalam menentukan arah kebijakan tersebut secara profesional sehingga tidak menjadi persoalan yang membingungkan masyarakat.
“Karena yang perlu kita fikirkan langkah mengatasi persoalan tersebut salah satu kuncinya adalah keseriusan para pihak terkait, bukan justru seperti memberikan gambaran negatif terhadap masyarakat atas kinerja kita di DPRD saat ini,” Tutupnya.
(drm/beritasampit)