JAKARTA– Anggota DPR RI Mukhtarudin meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Jagawana dan Polisi hutan untuk meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan patroli khususnya daerah yang rawan terjadinya karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah.
Mukhtarudin menyampaikan hal itu menanggapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang saat ini terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di wilayah setempat.
“Ya, waspada penting di samping memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap dampak yang diakibatkan jika terjadi kebakaran hutan itu” tandas Mukhtarudin, Sabtu, 11 Mei 2024.
Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mengingat masyarakat agar selalu mematuhi larangan membakar hutan dan lahan. Dengan demikian diharapkan dapat menekan terjadinya karhutla di Kalteng.
Mesti begitu, Anggota Komisi VII DPR RI ini juga mendorong KLHK bekerjasama dengan pemda melalui Dinas terkait untuk mengadakan pertemuan dengan warga sembari menjelaskan tata cara pembukaan lahan diantaranya tidak dengan cara membakar hutan.
“Termasuk kepada pengusaha perkebunan larangan juga berlaku jika ingin melakukan peremajaan, mengingat mereka memiliki wilayah perkebunan yang luas,” imbuh Mukhtarudin.
DPR RI berharap KLHK selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya karhutla serta menindak tegas pelaku yang kedapatan melakukan pembakaran hutan dan lahan tersebut.
Palangkaraya Tingkatkan Kewaspadaan
Diketahui, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangkaraya Yusran mengatakan pihaknya terus melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari edukasi, sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan di tingkat lokal seperti Camat, Lurah, serta kelompok masyarakat lainnya.
Yusran mengaku rata-rata kejadian karhutla di Kota Palangka Raya biasa saat memasuki kemarau.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), diperkirakan musim kemarau 2024 di Indonesia akan berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus, dengan puncaknya terjadi pada Juli dan Agustus.
“Maka potensi karhutla bukanlah ancaman yang bisa diabaikan. Dampaknya yang serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia memerlukan kewaspadaan yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Pihaknya pun mengingatkan Kembali terkait pentingnya peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi dan mencegah potensi karhutla tersebut.
Menurut dia, kewaspadaan, pencegahan, penanganan hingga pemulihan lahan pasca karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap individu dan komunitas.
“Dengan melibatkan seluruh masyarakat, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh,” kata Yusran.
(adista)
