PALANGKA RAYA – Dalam menggali informasi terkini dengan pengumpulan materi dan data terkait Strategi Kolaborasi Mitigasi Karhutla untuk mendukung kelancaran pembangunan dan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka Ketahanan Nasional yang tangguh dan dinamis.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sri Widanarni, mengikuti Rapat Strategi Kolaborasi Mitigasi Karhutla bersama Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) secara dalam jaringan (Daring).
Asisten Ekbang Sri Widanarni dalam paparannya menjelaskan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi terluas di Indonesia, dengan luas 15.356.400 hektar, sekitar 11.931.843 hektar atau 77,70 persen merupakan kawasan hutan, dan sekitar 2.556.283 hektar atau 16,65 persen merupakan lahan gambut.
“Kondisi ini merupakan berkah bagi Provinsi Kalimantan Tengah tetapi juga sekaligus menjadi tantangan terkait dengan bahaya kebakaran hutan dan lahan, termasuk kebakaran lahan gambut,” kata Sri Widanarni, Rabu 8 April 2024.
Ia menyebutkan bahwa pasca Karhutla tahun 2019, Kalimantan Tengah mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengupdate dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), dimana di dalamnya termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan, dan sebanyak 87 kecamatan atau 63,97 persen yang tersebar pada 13 kabupaten dan 1 kota yang termasuk dalam kategori resiko tinggi Karhutla.
“Pasca tahun 2015 luas Karhutla di Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan, pada tahun 2019 mengalami penurunan 266.084 hektare atau 45,58 persen dibanding 2015, kemudian 2023 mengalami penurunan 151.853 hektare atau 47,79% dibanding 2019,” ungkap Sri.
“Luas Karhutla pada kabupaten/kota prioritas yaitu Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, Seruyan, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Palangka Raya terus mengalami penurunan, meskipun terjadi peningkatan luas karhutla pada Kabupaten Sukamara, Lamandau dan Barito Utara,” sambung Sri.
Ia membeberkan kesiapan menghadapi Karhutla tahun 2024 terdiri dari kegiatan penyiapan anggaran dari anggaran DBH-DR sebesar Rp211 miliar dan anggaran BTT sebesar Rp150 miliar.
“Kegiatan pemantapan personel dengan potensi sebanyak 9,784 orang, selain itu pembinaan masyarakat terus dilakukan sebagai bagian dari potensi personel penanggulangan Karhutla,” jelas Sri.
“Selanjutnya, kegiatan pemantapan sarpras meliputi sarpras utama karhutla yang tersedia di tingkat provinsi, kabupaten/kota, KPH, Kecamatan dan MPA, selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melaksanakan hibah sarpras karhutla ke pemerintah kabupaten/kota dan bansos ke masyarakat,” pungkasya.
(Sya’ban)
