PANGKALAN BUN – Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Golkar Dapil Kalteng Mukhtarudin, mengatakan bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini kondisinya lagi baik, masyarakat tidak perlu khawatir.
Hal tersebut disampaikan kepada awak media, usai acara diskusi publik bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan DPC Hiswana Migas Pangkalan Bun di Ballroom Hotel Avilla Pangkalan Bun, Senin 6 Mei 2024.
Selain Mukhtarudin sebagai pemateri, juga perwakilan dari BPH Migas, Manajer Terminal Fuel Pangkalan Bun, dan Ketua Hiswana Migas Pangkalan Bun, Rudiansyah. Tujuan diskusi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait regulasi yang berlaku dalam pengaturan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan distribusi migas di Indonesia.
Dalam diskusi, yang dibahas berbagai topik penting tentang keberadaan BBM, antara lain tentang stok dan pendistribusian BBM, serta rencana revisi peraturan terkait BBM bersubsidi.
Mukhtarudin, juga menyampaikan adanya revisi Perpres tahun 2021 yang saat ini sudah proses finalisasi. Hal ini untuk mengatur penggunaan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
“Saat ini, siapa saja bisa mengisi Pertalite tanpa batasan. Kita akan atur jenis kendaraan apa yang boleh menggunakan Pertalite. Misalnya, mobil mewah seperti Fortuner nanti tidak bisa lagi mengisi Pertalite. Ini penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan,” kata Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga menyatakan bahwa regulasi ini penting karena banyak pihak yang tidak berhak memakai subsidi namun tetap menggunakannya. Hal ini menyebabkan konsumsi BBM bersubsidi meningkat, menyebabkan antrean panjang, dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita perlu memastikan subsidi benar-benar diberikan kepada yang berhak untuk mencegah pemborosan dan meningkatkan efisiensi,” imbuhnya.
Selain itu Mukhtarudin menyampaikan bahwa rencana Pertamina untuk meluncurkan Pertamax Green. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Kementerian Lingkungan Hidup agar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak menjual BBM dengan RON di bawah 90.
“Untuk di Kotawaringin Barat belum masuk tetapi di daerah Jabotabek hampir semua SPBU sudah tidak menjual pertalite. Jadi materi ini diberikan ke masyarakat sehingga masyarakat paham terkait aturan dan bijak dalam menanggapi persoalan BBM dan Gas,” kata Mukhtarudin.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Hiswana Migas Pangkalan Bun Rudiansyah mengatakan, bahwa Pertamax Green sudah mulai dipasarkan di Jawa. Sementara di Pangkalan Bun dan daerah lain akan segera mengikuti. Ia menegaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
“Kita perlu mengadopsi standar yang lebih tinggi untuk BBM, karena negara-negara tetangga sudah menggunakan BBM dengan RON di atas 92. Melalui acara ini diharapkan masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi BBM bersubsidi dan langkah-langkah pemerintah dalam mengatur distribusi BBM di Indonesia,” ungkap Rudiansyah. (Man)
