Oleh: Maman Wiharja (Wartawan Senior-beritasampit.com)
Setelah pelantikan Presiden RI yang terpilih periode 2024-2029, tentunya akan mengalami perubahan “Total“ baik tatanan pembangunan dan semua aspek khususnya yang terkait dengan keuangan daerah, yang dikucurkan dari pemerintah pusat, untuk seluruh kepala daerah mulai dari Gubernur, Walikota dan Bupati.
Terkait keuangan daerah tersebut yang dikemas dalam APBD, pengamatan penulis pada umumnya diseluruh Indonesia, khususnya tingkat Kota dan Kabupaten hasil PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya, tidak meningkat (banyak yang minim).
Hal inilah yang sering menjadi pertanyaan bagi masyarakat Indonesia, yang selama ini informasi keuangan daerah saat dibahas dan dipertanggungjawabkan oleh semua kepala daerah melalui rapat paripurna DPRD hasilnya dari PAD tidak pernah meningkat.
Sementara ‘uang’, setiap tahun melalui APBD selalu dikucurkan pemerintah pusat dan proyek pembangunanpun setiap tahun di seluruh Provinsi, Kota dan Kabupaten terus mengalami peningkatan, tapi prihatinnya setiap tahun PAD tidak pernah meningkat.
Adalah H. Ridwan mantan Sekretaris Anggota Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Kobar, saat dikonfirmasi dan dialog panjang di warung kopi dengan penulis, Sabtu 20 April 2024, membenarkan nanti kalau sudah ada Presiden RI definitive, harus mengalami perubahan terkait dengan hasil PAD yang tidak pernah meningkat. Menurut Ridwan hal ini tergantung kepada pengelolaan daerah yang nota bene dikelola oleh eksekutif dan legislatif.
“Dan memang benar perubahan itu harus ada, untuk seluruh Indonesia, misal setiap tahu pada acara laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) keuangan daerah di rapat paripurna DPRD harus hadir petugas KPK utuk mendampingi DPRD, dalam artian kehadiran KPK tersebut untuk menghindari korupsi kolisi dan nepotisme (KKN) yang selama ini bak gunung es di kutub yang kerap muncul dan tenggelam,“ kata H. Ridwan yang juga mantan Sekda Kobar.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi, seperti telah dilansir CNN (Kamis 9 Februari 2023) mencanangkan kembali pembukaan kantor perwakilan KPK di Provinsi.
Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan pernyataan ini dalam rapat kerja dengan pimpinan KPK pada Kamis, (9/2).
“Saya kira kalau sekarang KPK yang mengusulkan pak Firli, presiden dan juga DPR komisi III pasti langsung tutup mata setuju menurut saya. Ini pendapat pribadi,” kata Johan di komisi III, Kamis (9/2).
Masih dilansir CNN, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menanggapi wacana pembukaan kantor perwakilan KPK di daerah. Wacana tersebut tak mungkin dapat terwujud karena hal itu telah dihapuskan dalam aturan yang berlaku saat ini. (Tahun 2023).
Pengamatan penulis di dunia ini tidak ada yang tidak bisa berubah, seperti halnya kembali hadirnya KPK diprovinsi seluruh Indonesia, bahkan lebih baik lagi perwakilan KPK hadir di Kotamadya dan Kabupaten, seluruh Indonesia.
Hal tersebut diatas bisa menjadi pertimbangan bagi Presiden RI Prabowo dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, kalau terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. (Dilansir CNBC Indonesia, a8 Januari 2024 – Video : Prabowo Janji Bakal Tangani Korupsi Sungguh-sungguh). SEMOGA.***
