JAKARTA– Anggota Komite II DPD RI Agustin Teras Narang mengaku berbagai pangkal masalah kenaikan harga beras yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan saat ini.
Hal tersebut, usai mengikuti Rapat DPD RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional serta Badan Urusan Logistik (Bulog) di Gedung GBHN, Parlemen Senayan, Jakarta, 2 April 2024.
“Ya, artinya ada langkah taktis dan strategis dalam mengatasi masalah kenaikan harga beras sekaligus inflasi yang terus meningkat di Indonesia,” tutur Teras.
Selain itu, Teras mengatakan mesti juga ada mekanisme berkelanjutan yang terpola serta terpadu, sehingga masalah kenaikan harga besar tidak berulang.
“Tak lagi menjadi isu khusus di negara yang besar seperti Indonesia ini,” imbuh Teras.
Diketahui, berdasarkan pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, pangkal masalah kenaikan harga beras dipicu oleh penurunan produksi padi akibat kenaikan harga pupuk,
Kebijakan kartu tani yang belum dioptimalkan karena tidak bisa diambil sekitar 20 persen oleh petani dengan alasan lupa PIN maupun tidak ada akses internet.
Selain itu, ada 30 juta lembaga masyarakat desa hutan yang tidak menerima pupuk, serta terjadinya disrupsi oleh perubahan iklim.
Teras Narang pun menyarankan penyelesaian berbagai permasalahan itu harus ada keberlanjutan dan menjadi perhatian serius oleh seluruh lembaga ataupun kementerian yang berwenang.
DPD RI pun harus mendesak pemerintah pusat termasuk daerah, memberikan perhatian serius terhadap berbagai permasalahan tersebut, sehingga isu pangan nasional tidak lagi menjadi momok abadi negara ini.
“Saya pun sudah memberikan catatan dalam rapat itu terkait bagaimana kerap berganti dan tidak berlanjutnya program kepemimpinan desa, bupati, gubernur, hingga presiden. Kondisi itu justru telah menimbulkan kerugian hingga ribuan triliun rupiah dalam beberapa waktu belakangan ini,” ungkapannya.
Teras mendesak pemerintah bersama semua pihak terkait, agar dapat menyiapkan suatu Pokok-Pokok Kedaulatan Pangan Berkelanjutan yang menjadi sebuah mandat wajib bagi pemerintahan beberapa dekade ke depan.
Pokok-pokok itu pun, lanjut Teras, harus tanpa ada intervensi perubahan yang dapat membawa agenda berbeda dari kepentingan nasional.
“Jadi, saya meminta pemerintah sungguh serius memperhatikan dan mengangkat kejayaan pertanian dan pangan ini. Sebab sebagaimana saya mengutip catatan Bung Karno dalam berbagai tulisan soal pangan, dan kebetulan diulang oleh Menteri Pertanian dalam rapat yakni, urusan pangan adalah soal hidup dan matinya rakyat,” pungkas Teras Narang.
(Adista)
