JAKARTA– Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menyambut baik kebijakan Presiden Joko Widodo terkait larangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit pada Juni 2023.
Dukungan Mukhtarudin tersebut, mengingat kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksit guna mendukung industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri sesuai amanat Undang-undang Minerba terbaru yaitu UU No. 3 Tahun 2020.
“Kita tentu mendukung niat baik pemerintah menggenjot hilirisasi tambang,” beber Mukhtarudin Senin, 10 April 2023.
Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mengatakan kebijakan larangan ekspor bauksit ini juga merupakan langkah tepat, agar industri smelter lokal mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
Diberitakan sebelumnya, Komisi VII DPR RI telah melaksanakan kunjungan spesifik ke PT Parenggean Makmur Sejahtera (PT PMS) Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Kamis, (6/4).
PT Parenggean Makmur Sejahtera (PMS) adalah smelter bauksit yang sedang dalam proses pembangunan. Smelter tersebut diharapkan dapat rampung pada Tahun 2024 mendatang.
Untuk itu, dirinya berharap pemerintah harus memfasilitasi, memberikan insentif, dan membantu agar industri pengusaha anak bangsa bisa maju.
“Kita mendorong agar semua rantai hilirisasi bauksit harus disempurnakan oleh Pemerintah agar nilai tambah hilirisasi bauksit ini menjadi maksimal,” imbuh Mukhtarudin.
Anggota Banggar DPR RI mengingatkan pentingnnya koordinasi lintas kementerian, seperti Kemendag, Kemenperin, KESDM, Kemenkomarves, serta Kemenkeu jika ingin mengembangkan proses rantai hilirisasi ini secara komprehensif.
(adista)
