PALANGKA RAYA – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Nurul Edy menghadiri acara Fasilitasi Pengadaan Barang, dan Jasa Pemerintah Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Paket Non Tender, di Aula Eka Hapakat, Kamis 17 Juni 2021.
Pada kesempatan itu Nurul Edy mengatakan, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu perintis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, secara elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal tersebut merupakan suatu sejarah yang diharapkan dapat membuat terus dapat bersemangat, dalam memperjuangkan dan menggelorakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di daerah, sehingga dapat mencapai 100 persen dilaksanakan secara elektronik, di mana saat ini semua kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa sudah bisa dilaksanakan melalui SPSE.
Nurul Edy menambahkan, agar proses pengadaan bisa berjalan dengan benar, sebagaimana yang telah diundangkan, dan disampaikan berkali-kali, bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) harus segera diumumkan melalui portal Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, untuk semua paket pengadaan tanpa terkecuali.
Diharapkan hal ini segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah, dan menjadi perhatian utama yang tidak perlu lagi selalu diingatkan.
Kemudian terkait monitoring terhadap progres pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, telah memiliki sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara realtime, menggunakan Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) yang bisa diakses melalui alamat Ipse.kalteng.go.id/eproc4/amel/.
“Pada saatnya nanti, setelah kembali dari kegiatan ini, diharapkan seluruh Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menggunakan aplikasi ini, untuk melihat sejauh mana progres pelaksanaan Pengadaan Barang, dan Jasa Pemerintah pada masing masing Perangkat Daerah,” pungkasnya.
Tentu saja AMEL ini hanya akan menampilkan progres pengadaan yang dilaksanakan secara elektronik melalui SPSE dan infrastruktur PBJ lainnya yang telah disediakan oleh LKPP, sehingga bila ditemukan tidak samanya progres dengan realisasi di lapangan.
“Saya juga minta agar seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun program/kegiatannya, harus bersinergi dengan visi-misi Pemerintah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kalimantan Tengah yang semakin BERKAH,” tutupnya.
(Hardi/Beritasampit.co.id)
