JAKARTA— Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menerbitkan izin Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) untuk bawang putih sebesar 103.000 ton dari Tiongkok.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pemberian izin RIPH kepada para pengusaha importir bawang putih tersebut harus transparan dan terbuka ke publik.
“Mitra yang melakukan impor bawang putih harus terbuka,” ujar Dedi dalam diskusi dialektika demokrasi di Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (13/2/2020).
Selain itu, kata Dedi, publik juga berhak tahu gudang tempat penyimpanan bahan pangan dari para pengusaha tersebut.
“Gudangnya di mana, tidak boleh ada monopoli, sehingga publik mengetahui ini importirnya,” tegas Dedi.
Politikus Golkar itu bilang hal itu wajib dilakukan pemerintah, sehingga tidak terjadi spekulasi harga bawang putih yang saat ini di pasaran melonjak naik mencapai Rp 60 sampai 70 ribu tersebut.
“Tinggal dibuat peta kok, dijelasin ke publik. kemudian diposting di media sosial, orang mengetahui juga selesai,” pungkas Dedi Mulyadi.
(dis/beritasampit.co.id)
