JAKARTA— Koordinator Presidium Majelis Nasional Forum Alumni HMI-Wati, Hanifah Husein mengatakan bahwa orientasi pembangunan sejak 2014 masih cenderung tertuju pada pembangunan fisik, belum sepenuhnya aksi menyentuh ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Menurut Hanifah, ketahanan keluarga, kepemimpinan perempuan, dan perlindungan anak dimana kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai manifestasi kepedulian negara pun, belum sepenuhnya menunjukkan aksi nyata yang mampu menjadikan keluarga dan perempuan sebagai pilar bangsa.
“Secara sosial budaya pada bulan-bulan terakhir terkesan menunjukkan perlakuan yang kurang proporsional terhadap umat Islam sebagai penduduk terbesar di NKRI,” ujar Hanifah, Kamis, (12/12/2019).
Hanifah bilang semua itu berkembang sebagai fenomena yang mengancam penegakan prinsip pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam secara kaffah.
Selain itu, Hanifah berujar proses sekularisasi terbiarkan dan upaya-upaya pendidikan agama secara kaffah terhadang oleh berbagai stigma buruk bagi umat Islam yang cenderung dikait-kaitkan dengan radikalisme, terorisme, dan anarkisme.
“Termasuk kecurigaan terhadap pelaksanaan ibadah di masjid dan majelis taklim,” tandasnya.
Berbekal kualitas Insan Cita dengan senantiasa menyadari tantangan perubahan zaman yang dihadapi di seluruh aspek kehidupan, maka Majelis Nasional Forhati memilih jalan partisipasi aktif, korektif, dan kritis.
“Hal itu dalam kerangka menjaga Negara Republik Indonesia sesuai dengan landasan Pancasila dan Konstitusional Undang Undang Dasar 1945,” pungkas Hanifah Husein.
(dis/beritasampit.co.id)
