Pimpinan DPD RI Harus Bersih dari Persoalan Hukum dan Etik

Dialog Kenegaraan DPD RI 'Tata Tertib DPD RI Untuk Apa dan Siapa' di Media Center Parlemen Senayan, Jumat, (27/9/2019). Dok: beritasampit.co.id/Adista Pattisahusiwa

JAKARTA— Pengamat politik Adi Prayitno berharap pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2019-2024 mendatang terbebas dari permasalahan hukum dan persoalan etik.

Hal itu dikatakan Adi dalam dialog kenegaraan ‘Tata Tertib DPD RI Untuk Apa dan Siapa’ yang digelar di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, (27/9/2019).

Menurut Adi, hal itu penting agar dalam lima tahun kedepan DPD RI dapat menjaga marwah kelembagaannya.

“Saya berharap pimpinan DPD RI kedepan tidak memiliki track record masa lalu yang kelam,” imbuh Adi.

Adi bilang sosok pimpinan DPD RI pun juga harus negarawan yang bisa melebur dan diterima oleh semua kalangan. Sebab, fungsi utama DPD adalah representasi daerah untuk diperjuangkan aspirasinya di level pusat.

“Jadi, pimpinan DPD RI harus kredibel dan bertanggung jawab,” pungkas Adi Prayitno.

Dialog ini menghadirkan pembicara Mantan Ketua DPD RI La Ode Ida dan Ketua Badan Kehormatan DPD RI Mervin Sadipun Komber.

La Ode berharap pimpinan DPD RI lima tahun mendatang jangan alergi kritikan, dan perilaku harus dijaga dengan baik.

“DPD itu kanal budaya, maka itu kekompakan para anggota DPD sangat diperlukan untuk lima tahun kedepannya,” pungkas Komisioner Ombudsman RI itu.

Sementara, Mervin Komber mengatakan tugas DPD RI pada periode berikutnya yakni harus bisa menciptakan parlemen yang bersih.

“Mari kita dahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan kelompok, sehingga apa yang kita harapkan yakni menciptakan parlemen bersih itu bisa terwujud,” kata Mervin Sadipun Komber.

(dis/beritasampit.co.id)